Aceh – BBM subsidi disiapkan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, angkutan umum, hingga warga yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. Karena itu, penyalurannya harus tetap tepat sasaran agar manfaat subsidi dari pemerintah dapat dirasakan secara merata. Pemerintah Aceh bersama Dinas ESDM Aceh, BPH Migas, Pertamina, BPMA, serta aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi di berbagai daerah. Di saat yang sama, masyarakat juga diajak mengambil peran dengan segera melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan, penimbunan, maupun praktik pembelian BBM subsidi yang tidak sesuai aturan.
Ajakan tersebut muncul setelah sejumlah temuan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Aceh terungkap. BPH Migas menemukan berbagai modus, mulai dari pengisian berulang, penggunaan kendaraan yang dimodifikasi, hingga penyalahgunaan identitas kendaraan. Pemerintah Aceh juga membentuk tim khusus untuk menelusuri penyebab kelangkaan BBM dan semen, sementara Pertamina diminta terus meningkatkan pelayanan di SPBU agar antrean masyarakat dapat diminimalkan. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah menerapkan aturan pembelian BBM subsidi dengan menunjukkan STNK serta melarang antrean sebelum waktu yang ditentukan sebagai langkah menjaga distribusi tetap tertib dan tepat sasaran.
Upaya penegakan hukum juga terus berjalan. Aparat berhasil mengungkap dugaan penimbunan solar subsidi di Kabupaten Nagan Raya, sementara proses hukum terhadap pelaku penimbunan BBM subsidi di Aceh Utara terus berlanjut sebagai bentuk komitmen memberikan efek jera. Pemerintah Aceh juga mengusulkan penambahan kuota Bio Solar dan LPG 3 kilogram agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, sekaligus mendorong evaluasi distribusi agar pasokan lebih merata. Di sektor energi, BPMA turut mendorong pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal dan lebih aman sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengganggu tata kelola energi nasional.
Di tengah berbagai langkah tersebut, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan program subsidi energi. Ketika masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak mendukung praktik penimbunan, serta berani melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada pihak berwenang, maka distribusi BBM subsidi akan semakin tepat sasaran. Dampaknya bukan hanya mengurangi antrean di SPBU, tetapi juga memastikan petani dapat mengoperasikan pompa air saat musim kemarau, nelayan tetap melaut, pelaku UMKM terus menjalankan usahanya, dan masyarakat yang benar-benar berhak memperoleh manfaat subsidi negara. Kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci agar BBM subsidi benar-benar kembali kepada tujuan utamanya, yaitu mendukung kesejahteraan rakyat Aceh.