Aceh — Sumur minyak masyarakat di Aceh Timur mulai mendapat perhatian serius. Pemerintah bersama sejumlah pihak kini turun langsung melakukan verifikasi faktual untuk menata sumur-sumur minyak yang selama ini dikelola masyarakat agar ke depan bisa berjalan lebih jelas, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Verifikasi yang dilakukan BPMA bersama Kementerian ESDM, PT Medco E&P Malaka, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan sejumlah pihak terkait berlangsung pada 20–21 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah wilayah, antara lain Birem Bayeun, Rantau Peureulak, Peudawa dan Darul Ihsan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat legalisasi sekaligus menata pengelolaan sumur minyak masyarakat.
Yang menarik, penataan ini bukan sekadar soal memberikan izin. Pemerintah juga ingin memastikan kegiatan di lapangan berlangsung dengan cara yang lebih aman dan tidak menimbulkan persoalan baru. Aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi tersebut, sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak masyarakat.
Selama ini, sebagian sumur minyak masyarakat masih dikelola secara tradisional. Jika terus dibiarkan tanpa tata kelola yang jelas, risikonya bukan hanya soal legalitas, tetapi juga keselamatan pekerja dan dampak terhadap lingkungan. Karena itu, langkah untuk membawa kegiatan tersebut masuk ke jalur yang lebih tertata patut didukung.
Apalagi sejumlah persoalan pertambangan di Aceh belakangan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan lingkungan. Di Aceh Barat, misalnya, DPRK meminta perusahaan tambang bertanggung jawab atas pencemaran Sungai Krueng Tujuh dan mendorong dilakukan normalisasi serta pembersihan aliran sungai.
Pesannya sederhana: mencari rezeki dari sumber daya alam boleh, tetapi jangan sampai keuntungan hari ini meninggalkan masalah bagi masyarakat di kemudian hari.
Dalam konteks sumur minyak masyarakat, legalitas justru bisa menjadi jalan untuk membuat usaha lebih tertib. Dengan status yang jelas, pengelolaan dapat diawasi, standar keselamatan bisa diperbaiki, produksi dapat dicatat lebih rapi, dan potensi ekonomi yang muncul bisa masuk ke jalur yang lebih jelas.
BPMA menyebut penataan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pencatatan produksi dan mengintegrasikan produksi sumur masyarakat dengan sistem pengelolaan KKKS. Pemerintah turut membuka ruang bagi BUMD, koperasi dan pelaku UMKM untuk terlibat sebagai pengelola resmi sehingga manfaat ekonominya tidak berhenti pada produksi minyak, tetapi juga bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan usaha masyarakat sekitar.
Dari sisi masyarakat, langkah verifikasi ini mendapat sambutan positif karena dianggap memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan keselamatan kerja. Bagi para pengelola sumur, adanya arah yang jelas tentu lebih baik dibanding bekerja dalam kondisi penuh ketidakpastian.
Namun, dukungan terhadap legalisasi juga harus dibarengi pengawasan yang serius. Jangan sampai label “sumur masyarakat” justru menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan atau lingkungan. Pengelolaan harus tetap memperhatikan kondisi peralatan, cara kerja, penanganan limbah, potensi tumpahan minyak, serta dampak terhadap tanah dan sumber air di sekitar lokasi.
Jika ditata dengan benar, sumur minyak masyarakat bukan hanya soal minyak yang keluar dari dalam tanah. Ada peluang ekonomi, lapangan kerja, penerimaan daerah dan kontribusi terhadap produksi migas yang bisa ikut tumbuh.
Karena itu, langkah verifikasi dan legalisasi di Aceh Timur layak dilihat sebagai momentum untuk mengubah pengelolaan sumur minyak masyarakat menjadi lebih tertib. Bukan sekadar mengejar minyak, tetapi memastikan masyarakat mendapat manfaat, pekerja pulang dengan selamat, dan lingkungan tetap terjaga.
Sumur minyak bisa menjadi sumber rezeki. Tinggal bagaimana dikelola: legal jalannya, aman kerjanya, bersih lingkungannya, dan nyata manfaatnya untuk masyarakat.