Aceh – Pemulihan sawah terdampak bencana di Aceh terus dikebut. Setelah rehabilitasi tahap pertama berjalan di berbagai daerah, pemerintah kini mulai menyiapkan rehabilitasi tahap kedua untuk menangani ribuan hektare sawah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana hidrometeorologi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan lahan pertanian agar bisa kembali digunakan petani. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, mengatakan pemerintah tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan yang sudah berjalan, tetapi juga mulai mencari solusi untuk lahan dengan tingkat kerusakan berat. Salah satu yang ditekankan adalah percepatan survei, investigasi, dan desain agar pekerjaan tahap berikutnya bisa segera masuk ke tahap konstruksi.
Data Pemerintah Aceh menunjukkan sekitar 57.485 hektare sawah terdampak bencana, terdiri dari 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare sawah hilang. Dari total tersebut, sekitar 40.852 hektare sudah masuk proses optimalisasi dan rehabilitasi, sementara lahan yang belum tertangani sebagian besar berada pada kategori rusak berat dan sawah yang hilang.
Perkembangan pemulihan juga mulai terlihat di sejumlah daerah. Pemerintah Aceh mencatat gerakan tanam padi sudah kembali dilakukan di beberapa lahan yang berhasil dipulihkan, termasuk di Aceh Tamiang, Bireuen dan Aceh Utara. Dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian juga meningkat, dari sekitar Rp380 miliar pada tahap pertama menjadi Rp515 miliar pada tahap kedua, untuk mendukung pemulihan sawah terdampak bencana.
Pemulihan tidak hanya menyasar lahan sawah. Pemerintah juga memperbaiki berbagai fasilitas pendukung seperti irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, jaringan irigasi tersier, bangunan konservasi hingga jalan usaha tani. Data terbaru menunjukkan pembangunan infrastruktur irigasi terus berjalan, sementara jaringan irigasi tersier telah mencapai progres sekitar 78 persen. Infrastruktur tersebut diharapkan membantu petani kembali mengolah lahan sekaligus mempermudah distribusi sarana produksi dan hasil panen.
Untuk lahan yang rusaknya tergolong berat, pemerintah masih mengkaji bentuk penanganan yang paling sesuai. Salah satu opsi yang dibahas adalah mengubah sebagian lahan menjadi pertanian kering atau kebun dengan komoditas yang sesuai kondisi tanah, disertai pencetakan sawah baru sebagai pengganti. Kajian kondisi tanah menjadi penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko gagal panen di kemudian hari.
Pemulihan yang terus bergerak ini menunjukkan bahwa penanganan dampak bencana di sektor pertanian tidak berhenti pada perbaikan lahan yang lebih mudah ditangani. Pemerintah mulai masuk ke tahap berikutnya dengan menyiapkan solusi bagi lahan rusak berat, memperkuat irigasi dan sarana pertanian, serta membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, perguruan tinggi dan pihak terkait. Target akhirnya jelas: sawah kembali produktif, petani kembali menanam, dan produksi pangan Aceh kembali berjalan.