Aceh – Di tengah sorotan publik terkait pengelolaan anggaran daerah di Aceh, program hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) gratis untuk korban bencana justru menjadi kebutuhan paling nyata yang dirasakan masyarakat. Banyak warga yang sebelumnya kehilangan rumah akibat bencana kini mulai kembali menjalani hidup lebih tenang setelah mendapatkan tempat tinggal yang layak. Program ini dinilai bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bentuk kepedulian yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Sorotan KPK terkait tingginya dana hibah untuk instansi vertikal juga memunculkan dorongan agar anggaran daerah lebih diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana. Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat, bahkan menegaskan, “Lebih fokus ke penanganan bencana misalkan. Apa iya, kita tega hibah pada instansi vertikal sementara rakyat kita lebih membutuhkan untuk yang terkena bencana.”
Dorongan transparansi penggunaan anggaran juga semakin kuat karena masyarakat ingin bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Sejumlah pihak meminta pemerintah daerah lebih tertib dalam pengelolaan dana agar program pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran. Huntara dan huntap gratis menjadi contoh program yang dampaknya langsung terasa di lapangan. Anak-anak bisa kembali tidur nyaman, orang tua mulai memikirkan masa depan keluarga, dan aktivitas masyarakat perlahan kembali normal. Di tengah kondisi ekonomi yang masih berat, kehadiran rumah layak tanpa biaya menjadi harapan baru bagi banyak keluarga korban bencana. MaTA juga menilai pemerintah harus lebih hati-hati menentukan prioritas anggaran di tengah kondisi fiskal yang belum stabil dan kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Selain membantu pemulihan sosial, pembangunan huntara dan huntap gratis juga membantu menggerakkan ekonomi warga terdampak. Ketika masyarakat sudah memiliki tempat tinggal yang aman, mereka bisa kembali bekerja, berdagang, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang. Karena itu, masyarakat berharap pembangunan huntap tidak hanya cepat selesai, tetapi juga dilakukan secara transparan dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Di sisi lain, perhatian publik terhadap isu dugaan jual beli huntap di beberapa wilayah juga menjadi pengingat penting bahwa bantuan untuk korban bencana harus benar-benar dijaga integritasnya agar tetap berpihak kepada rakyat yang membutuhkan.
Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait kini menjadi kunci penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Program huntara dan huntap gratis membuktikan bahwa bantuan yang paling dibutuhkan rakyat bukan sekadar janji, tetapi solusi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya. Ketika korban bencana kembali memiliki rumah yang layak, rasa aman masyarakat ikut pulih, kepercayaan publik meningkat, dan proses bangkit setelah bencana bisa berjalan lebih cepat. Huntara dan huntap gratis akhirnya bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi juga membangun kembali harapan hidup masyarakat yang sempat hilang akibat bencana.