Aceh – Media sosial kembali menjadi ruang penyebaran narasi yang berpotensi memancing perpecahan. Salah satunya muncul dalam unggahan di Grup Facebook Info Banda Aceh – Aceh Besar (BAAS) melalui akun Usman Ginting yang memuat ajakan dukungan terhadap narasi “Aceh Darussalam untuk merdeka”.
Unggahan seperti ini perlu disikapi dengan kepala dingin. Sebab, persoalan yang masih dirasakan masyarakat Aceh tidak seharusnya langsung diarahkan menjadi alasan untuk menghidupkan kembali ajakan perpisahan.
Tidak bisa dipungkiri, Aceh masih memiliki sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan. Mulai dari pembangunan, kesejahteraan, pengelolaan sumber daya, hingga persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekhususan Aceh dan kepastian status Bendera Bulan Bintang.
Namun, adanya persoalan tersebut bukan berarti jalan keluarnya adalah kembali membuka konflik atau mendorong masyarakat untuk berpisah.
Persoalan Bendera Bulan Bintang sendiri masih menjadi isu yang membutuhkan kejelasan. Pemerintah Aceh dan DPRA telah sepakat untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat guna meminta kepastian hukum terkait persoalan tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan yang ada masih bisa dibicarakan dan dicari jalan keluarnya melalui dialog serta mekanisme yang damai.
Dinamika yang terjadi di Aceh juga harus dilihat secara utuh. Ketegangan, kekecewaan, dan perbedaan pandangan memang masih ada di tengah masyarakat. Namun, semua itu tidak boleh dibiarkan berubah menjadi bahan bakar bagi narasi yang mendorong perpecahan.
Kajian dari Universitas Gadjah Mada menilai persoalan di Aceh perlu dipahami melalui pendekatan yang lebih humanis. Ruang dialog, komunikasi, dan upaya membangun kembali kepercayaan menjadi bagian penting dalam meredakan ketegangan. Aspirasi masyarakat perlu didengar dan disalurkan dengan cara yang damai, bukan justru diarahkan ke konflik baru.
Di sisi lain, kondisi Aceh pascainsiden pada peringatan Hari Damai Aceh pada Agustus 2026 juga telah dinyatakan kondusif setelah koordinasi berbagai pihak. Situasi tersebut menjadi pengingat bahwa ketenangan dan perdamaian harus terus dijaga, terutama ketika media sosial dipenuhi berbagai narasi yang belum tentu membawa dampak baik bagi masyarakat.
Masyarakat Aceh tentu berhak menyampaikan kritik, kekecewaan, dan aspirasi. Kritik terhadap pemerintah, tuntutan terhadap pelaksanaan kesepakatan damai, maupun harapan terhadap pembangunan Aceh adalah bagian dari dinamika demokrasi.
Tetapi ada perbedaan antara memperjuangkan aspirasi dan mengajak masyarakat kembali terjebak dalam narasi perpecahan.
Narasi “Aceh merdeka” yang disebarkan tanpa konteks dan tanpa menawarkan jalan keluar yang jelas berpotensi memperbesar emosi, memperkuat prasangka, dan memecah masyarakat. Padahal, yang dibutuhkan Aceh saat ini adalah penyelesaian persoalan nyata yang dirasakan masyarakat.
Aceh membutuhkan lapangan kerja. Aceh membutuhkan pendidikan yang lebih baik. Aceh membutuhkan pembangunan yang merata. Aceh juga membutuhkan tata kelola sumber daya alam yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Masalah-masalah tersebut tidak akan selesai hanya dengan unggahan provokatif atau ajakan untuk kembali berpisah.
Perdamaian yang telah dibangun selama bertahun-tahun merupakan modal penting bagi masa depan Aceh. Perbedaan pandangan seharusnya menjadi ruang untuk berdiskusi, bukan alasan untuk saling bermusuhan.
Karena itu, masyarakat perlu lebih hati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Jangan sampai kekecewaan yang nyata dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini ke arah yang justru memperuncing perpecahan.
Menyampaikan aspirasi boleh. Mengkritik boleh. Menuntut keadilan juga boleh. Tetapi jangan biarkan Aceh kembali dibawa ke arah konflik.
Aceh butuh solusi, bukan provokasi.
Aceh butuh dialog, bukan perpecahan.
Dan masa depan Aceh akan lebih kuat jika dibangun bersama dengan menjaga perdamaian, menghormati perbedaan, serta memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui jalan yang damai dan bermartabat.