ACEH – Media sosial kembali diramaikan dengan konten yang mengangkat sosok Dr. Husaini M. Hasan melalui akun TikTok @franconero63. Dalam narasi yang beredar, muncul penyebutan terkait Dr. Husaini M. Hasan sebagai “Wali Neugara Aceh Sumatra”.
Konten seperti ini tentu bisa menarik perhatian publik, terutama karena membawa nama tokoh yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarah Aceh. Namun, masyarakat juga perlu melihat persoalan ini secara utuh agar sejarah tidak dipotong-potong dan kemudian dipahami sebagai gambaran keadaan Aceh saat ini.
Dr. Husaini M. Hasan memang dikenal sebagai salah satu tokoh Aceh yang memiliki riwayat panjang. Sejumlah catatan menyebut dirinya pernah terlibat dalam perjalanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), termasuk pernah menjabat sebagai Sekretaris Negara serta Menteri Pendidikan dan Penerangan Aceh Merdeka. Riwayat hidup dan perjalanan tokoh tersebut menjadi bagian dari sejarah konflik Aceh yang panjang dan kompleks.
Namun, sejarah masa lalu dan kondisi Aceh hari ini adalah dua hal yang perlu dipahami dalam konteks yang berbeda.
Aceh telah melewati masa konflik dan memasuki perjalanan baru setelah perdamaian. Selama bertahun-tahun, masyarakat Aceh membangun kehidupan dalam suasana yang jauh lebih damai, dengan berbagai kekhususan daerah yang dijalankan dalam kerangka pemerintahan yang berlaku.
Dalam konteks kekhususan Aceh saat ini, masyarakat juga mengenal Lembaga Wali Nanggroe. Lembaga tersebut memiliki posisi tersendiri dalam kehidupan adat, budaya, dan perjalanan masyarakat Aceh. Berbagai aktivitas Wali Nanggroe yang diberitakan hingga saat ini juga berkaitan dengan peran sosial, budaya, adat, serta kepentingan masyarakat Aceh.
Karena itu, penyebutan gelar atau istilah tertentu dalam sebuah konten media sosial sebaiknya tidak langsung diterima tanpa melihat latar belakang dan konteksnya. Apalagi jika narasi tersebut berpotensi membuat masyarakat salah memahami posisi sejarah, tokoh, maupun kondisi Aceh saat ini.
Aceh punya sejarah yang besar. Banyak tokoh lahir dan mengambil peran dalam perjalanan panjang daerah ini. Semua itu layak dipelajari dan dihormati. Namun, sejarah bukan alasan untuk membangun kesimpulan yang keliru atau membawa masyarakat kembali pada narasi perpecahan.
Masyarakat juga perlu lebih bijak saat menemukan konten yang mengangkat isu sejarah dan identitas Aceh. Jangan hanya melihat satu potongan video, satu klaim, atau satu penyebutan gelar. Cari informasi pembanding, pahami konteksnya, dan lihat kondisi Aceh secara menyeluruh.
Perbedaan pandangan boleh saja ada. Sejarah juga boleh terus dikenang. Tetapi perdamaian yang sudah dijaga bersama tidak seharusnya terganggu oleh narasi yang belum tentu dipahami secara utuh.
Aceh hari ini membutuhkan masyarakat yang kritis, tenang, dan tidak mudah terpancing. Menjaga identitas Aceh bukan berarti harus membuka kembali ruang perpecahan. Justru marwah Aceh dapat dijaga dengan menghormati sejarah, menjaga perdamaian, dan membangun masa depan bersama.
Sejarah Aceh tetap milik kita. Perdamaian Aceh juga tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai narasi di media sosial membuat kita lupa bahwa masa depan yang damai jauh lebih berharga daripada kembali terjebak dalam perdebatan yang memecah.
#AcehDamai #AcehBersatu #SejarahAceh #CekFakta #SaringSebelumSharing #JagaPerdamaian #AcehMaju #BijakBermedia