Aceh – Beredar narasi di media sosial yang mengaitkan keberadaan Duta Besar Inggris di Aceh dengan klaim bahwa keberadaan Indonesia di Aceh tidak sah. Narasi tersebut juga dibarengi cerita bahwa perdamaian Aceh hanya dilakukan oleh segelintir orang untuk mendapatkan kepentingan tertentu, sementara rakyat Aceh disebut masih terus memperjuangkan hak, kemerdekaan dan kedaulatannya. Narasi semacam ini mudah memancing emosi karena membawa isu sejarah dan perjuangan Aceh. Namun, ketika informasi tersebut dicek satu per satu, sejumlah bagian penting justru tidak didukung fakta yang kuat.
Klaim bahwa Duta Besar Inggris menyebut keberadaan Indonesia di Aceh ilegal atau tidak sah telah diperiksa oleh RRI dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) melalui TurnBackHoax. Hasil pemeriksaan menyatakan klaim tersebut salah. Tidak ditemukan sumber kredibel maupun pernyataan resmi pejabat Inggris yang membenarkan bahwa Indonesia dianggap tidak sah berada di Aceh. Konten yang beredar justru menggunakan foto dan tangkapan layar berita yang diambil dari konteks berbeda.
Foto yang digunakan dalam konten tersebut juga bukan bukti adanya pernyataan politik Inggris mengenai status Aceh. Hasil penelusuran gambar menunjukkan foto itu merupakan dokumentasi penyambutan Ajay Sharma, Komisaris Tinggi Inggris untuk Malaysia, di EQ Kuala Lumpur pada Juni 2025. Sementara tangkapan layar berita yang ikut digunakan ternyata mengarah pada pemberitaan lain mengenai kondisi politik dan investasi di Malaysia. Dengan kata lain, beberapa bahan yang sebenarnya tidak berkaitan digabung sehingga terlihat seperti satu cerita utuh.
Hal ini berbeda dengan fakta mengenai hubungan Inggris dengan Aceh yang memang pernah muncul dalam pemberitaan. Pada Juni 2025, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey memang datang ke Aceh Tengah dalam kegiatan konservasi gajah. Dalam kesempatan tersebut, ia bahkan menyampaikan dukungan Inggris terhadap kerja sama dengan Indonesia untuk perlindungan Gajah Sumatera. Kunjungan itu merupakan kegiatan diplomatik dan kerja sama, bukan pengumuman mengenai penempatan duta besar Inggris di Aceh atau pengakuan bahwa Aceh berada di luar Indonesia.
Narasi lain yang menyebut perdamaian Aceh hanya merupakan kesepakatan segelintir orang juga perlu dilihat dengan lebih utuh. Sejarah konflik Aceh memang panjang dan perjuangan masyarakat Aceh memiliki banyak sisi yang tidak bisa disederhanakan. Namun, mengatakan bahwa perdamaian hanya dilakukan “lima orang” kemudian menyimpulkan bahwa masyarakat Aceh secara keseluruhan tidak menginginkan perdamaian adalah kesimpulan yang terlalu jauh. Dua puluh satu tahun setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, perdamaian telah menjadi bagian penting dari perjalanan Aceh dan membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh, pada peringatan 21 tahun MoU Helsinki pada Agustus 2026 mengingatkan masyarakat agar tidak mengorbankan kemajuan yang sudah dicapai selama dua dekade terakhir. Ia menyebut perdamaian telah membawa perubahan pada ekonomi, pendidikan, kebebasan dan kehidupan sosial masyarakat Aceh. Ia juga menegaskan bahwa gejolak yang terjadi tidak bisa begitu saja dianggap sebagai suara mayoritas masyarakat Aceh karena rakyat Aceh pada dasarnya lebih memilih hidup dalam suasana damai.
Karena itu, membahas sejarah perjuangan Aceh tentu sah dan penting. Hak-hak masyarakat Aceh juga tetap bisa dibicarakan secara terbuka. Tetapi pembahasan tersebut sebaiknya tidak dibangun dari informasi yang sudah terbukti palsu atau dari potongan gambar yang sengaja dicampur agar terlihat meyakinkan. Apalagi ketika isu tersebut menyangkut hubungan Aceh dengan pemerintah pusat dan membawa-bawa nama negara lain seperti Inggris.
Pola penyebaran informasi semacam ini juga perlu diwaspadai karena sebelumnya muncul klaim lain yang sama-sama membawa isu sensitif tentang Aceh. Salah satunya adalah kabar bahwa pemerintah akan menetapkan Aceh sebagai wilayah Darurat Operasi Militer mulai 1 September 2026. Klaim tersebut juga dinyatakan hoaks. Komdigi menyebut tidak ada operasi militer di Aceh pada tanggal tersebut, sementara Kompas.com memastikan tidak pernah menerbitkan artikel seperti yang terdapat dalam tangkapan layar yang beredar.
Dua contoh tersebut menunjukkan pola yang patut diperhatikan: isu Aceh, sejarah konflik, perdamaian, dan hubungan dengan pihak luar mudah dijadikan bahan untuk membuat konten yang memancing rasa marah atau khawatir. Karena itu, masyarakat tidak perlu terburu-buru percaya hanya karena sebuah video terlihat meyakinkan atau menggunakan foto pejabat, logo media, dan potongan berita. Justru bagian-bagian itulah yang perlu diperiksa lebih dulu.
Aceh punya sejarah yang panjang dan kuat. Perjuangan masyarakat Aceh tidak perlu dibesar-besarkan dengan cerita yang tidak terbukti. Begitu juga perdamaian Aceh tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang harus dihapus hanya karena masih ada persoalan yang belum selesai. Kritik tetap boleh, sejarah tetap boleh dibahas, dan hak masyarakat tetap boleh diperjuangkan. Tetapi semuanya akan jauh lebih kuat kalau berdiri di atas fakta.
Pada akhirnya, yang perlu dijaga bukan hanya bagaimana sebuah cerita terdengar, tetapi apakah cerita tersebut benar. Jangan sampai sejarah Aceh yang begitu besar justru dipakai sebagai bahan untuk menyebarkan informasi yang sudah terbukti manipulatif. Beda pendapat boleh, mengkritik boleh, membahas sejarah boleh. Tapi jangan biarkan hoaks menentukan cara kita melihat Aceh.