Aceh – Meningkatnya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi untuk aktivitas pertambangan ilegal di Aceh memicu kepedulian masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi solar subsidi di lapangan. Warga di sejumlah wilayah mulai aktif melaporkan aktivitas mencurigakan, mengawasi mobil langsir di SPBU, hingga mendesak aparat dan pemerintah daerah bertindak tegas terhadap praktik mafia solar subsidi yang dinilai merugikan masyarakat kecil dan negara. Kesadaran publik tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran bagi nelayan, petani, sopir angkutan, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), keresahan masyarakat meningkat setelah kelangkaan solar subsidi terjadi di sejumlah SPBU. DPRK Abdya meminta aparat segera menertibkan mobil langsir yang diduga membeli BBM subsidi secara berulang untuk kepentingan tertentu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah distribusi solar subsidi disalahgunakan demi mendukung aktivitas tambang ilegal. Dugaan praktik mafia solar subsidi juga semakin menjadi perhatian setelah warga menemukan belasan jerigen solar di lokasi tambang emas ilegal di Kecamatan Babahrot. Solar subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat kecil diduga digunakan untuk menopang operasional tambang ilegal yang merusak lingkungan.
Dorongan masyarakat terhadap keterbukaan informasi juga mulai terlihat dalam persoalan lingkungan dan pertambangan di Aceh. Publik mendesak transparansi dokumen AMDAL perusahaan tambang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan sumber daya negara. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan ini menjadi sinyal positif bahwa publik tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengontrol aktivitas usaha yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Di Sabang, masyarakat juga menyoroti aktivitas galian C ilegal yang dinilai merusak tata kelola lingkungan dan mendesak pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan di lapangan.
Aparat kepolisian pun mulai memperkuat pengawasan terhadap dugaan penimbunan dan distribusi solar subsidi ilegal di kawasan tambang rakyat Abdya. Polres Abdya turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi tambang setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan penimbunan solar subsidi. Langkah cepat aparat tersebut menunjukkan bahwa laporan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum terhadap mafia BBM subsidi. Sejumlah pengungkapan kasus serupa di berbagai daerah Indonesia juga membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama dalam membongkar jaringan distribusi solar ilegal yang selama ini merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Pengawasan masyarakat terhadap distribusi BBM subsidi dan aktivitas pertambangan ilegal kini menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas energi dan lingkungan di Aceh. Dengan meningkatnya kesadaran warga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan, mengawasi SPBU, serta mendorong keterbukaan informasi publik, ruang gerak mafia solar subsidi semakin sempit. Sinergi antara masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan media diharapkan mampu menciptakan distribusi BBM subsidi yang lebih tepat sasaran, menjaga lingkungan tetap aman, serta mencegah kerugian negara akibat praktik pertambangan ilegal dan penyalahgunaan BBM subsidi.