Aceh – Kontroversi pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah memunculkan perdebatan nasional terkait batas antara kebebasan berekspresi dan potensi propaganda opini. Film yang mengangkat isu sosial dan lingkungan di Papua itu menjadi sorotan setelah kegiatan nonton bareng di beberapa wilayah dibubarkan aparat keamanan karena dinilai berpotensi memicu keresahan publik. Salah satu pembubaran terjadi di Kota Ternate, Maluku Utara, saat aparat TNI menghentikan kegiatan nobar yang diselenggarakan oleh organisasi jurnalis dan komunitas diskusi publik.
Komandan Kodim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, menyatakan pembubaran dilakukan setelah muncul banyak penolakan masyarakat di media sosial terhadap film tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah itu diambil bukan atas pendapat pribadi, melainkan demi menjaga stabilitas keamanan daerah. Dalam keterangannya, Jani menyebut banyak pihak menilai judul dan isi film bersifat provokatif serta berpotensi menimbulkan konflik sosial dan isu SARA apabila tetap diputar secara terbuka. Aparat juga mengklaim telah melakukan dialog persuasif dan pendekatan humanis sebelum meminta kegiatan dihentikan.
Di sisi lain, penyelenggara nobar dan sejumlah aktivis kebebasan pers menilai tindakan pembubaran tersebut sebagai bentuk pembatasan ruang demokrasi. Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Kritik serupa juga datang dari sejumlah tokoh publik dan anggota DPR yang menilai perbedaan pandangan terhadap isi film seharusnya dijawab melalui diskusi terbuka dan argumentasi berbasis data, bukan pembubaran kegiatan.
Perdebatan kemudian berkembang pada substansi film itu sendiri. Sebagian masyarakat menilai Pesta Babi merupakan karya jurnalistik visual yang berupaya mengangkat realitas sosial di Papua secara kritis. Namun sebagian lain memandang film tersebut mengandung framing tertentu yang dapat membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Dalam era media digital, film dokumenter memiliki pengaruh besar dalam membangun opini publik karena kekuatan visual dan narasi emosionalnya. Hal itu membuat sebagian pihak menilai film seperti Pesta Babi tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi fakta, tetapi juga dapat menjadi alat propaganda apabila penyajian informasinya dianggap tidak berimbang.
Kontroversi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin kritis dalam menilai informasi dan narasi visual yang beredar di ruang publik. Di satu sisi, kebebasan berkarya dan menyampaikan kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun di sisi lain, stabilitas nasional dan kondusivitas sosial juga menjadi kepentingan bersama yang harus dijaga. Karena itu, publik diharapkan mampu melihat persoalan ini secara objektif dengan mengedepankan data, fakta, dan nalar kritis agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi polarisasi yang memecah persatuan bangsa.