Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kini menjadi sorotan tajam publik setelah berbagai dinamika internal mencuat di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi dampak pasca banjir bandang. Ketika kebutuhan akan kebijakan politis yang cepat dan pro rakyat semakin mendesak, konflik internal justru dinilai menghambat optimalisasi peran lembaga legislatif.
Sejumlah perkembangan menunjukkan bahwa konflik internal DPRA tidak hanya sebatas dinamika politik biasa, tetapi telah memasuki tahap yang mengganggu stabilitas kelembagaan. Isu pergantian pimpinan hingga munculnya figur alternatif menjadi indikasi kuat adanya ketidakharmonisan di internal. Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa DPRA sedang mengalami krisis kepemimpinan di saat masyarakat membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan tegas untuk pemulihan pascabencana.
Di sisi lain, fungsi pengawasan DPRA terhadap pemerintah tetap berjalan, namun belum mampu menutupi dampak negatif dari konflik internal tersebut. Dalam beberapa kasus, DPRA terlihat aktif menekan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur yang terbengkalai. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa percepatan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat terdampak banjir belum sepenuhnya terealisasi, sehingga menimbulkan kesan bahwa kinerja lembaga belum maksimal.
Sorotan tajam juga datang dari isu transparansi anggaran pokok pikiran (pokir) yang dinilai belum terbuka sepenuhnya. Sejumlah pihak menilai bahwa keterbukaan anggaran menjadi kunci utama dalam memastikan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Bahkan, desakan agar data pokir dibuka secara menyeluruh terus menguat. Seperti disampaikan oleh Koordinator Transparansi Tender Indonesia, bahwa “pokir itu perlu dibuka secara transparan supaya masyarakat tahu apa saja yang sudah diperjuangkan” . Pernyataan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas di tengah meningkatnya kecurigaan publik terhadap pengelolaan anggaran.
Selain itu, dalam forum internal DPRA sendiri, muncul pengakuan bahwa alokasi pokir yang ada belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat. Disebutkan bahwa setiap anggota hanya menerima sekitar Rp4 miliar, yang dinilai “sangat terbatas dan belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat” . Hal ini semakin memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan kapasitas kebijakan yang dihasilkan.
Kisruh DPRA saat ini menjadi cerminan tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah Aceh. Di tengah situasi darurat pascabencana, masyarakat membutuhkan kebijakan yang konkret, cepat, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, konsolidasi internal, transparansi anggaran, serta fokus pada kepentingan rakyat menjadi langkah mendesak yang harus segera diwujudkan agar DPRA kembali mendapatkan kepercayaan publik dan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.