ACEH — Pertanyaan soal ke mana dana bencana Aceh mengalir kembali ramai dibicarakan di media sosial. Salah satunya muncul melalui konten akun TikTok Jafar Shopter yang mempertanyakan hasil dana bencana setelah sekitar sembilan bulan pascabencana.
Narasi tersebut menyoroti adanya pernyataan bahwa dana bencana sudah dicairkan, sementara di sisi lain masih ada warga yang mengaku belum merasakan manfaat bantuan secara langsung. Narasi seperti ini mudah menimbulkan kesan bahwa dana bencana belum disalurkan atau belum ada hasil yang terlihat.
Namun, data terbaru menunjukkan bahwa proses penyaluran dan pemulihan memang sudah berjalan. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada September 2026 melaporkan bantuan stimulan sebesar Rp703,01 miliar telah disalurkan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, Aceh mendapat Rp621,21 miliar.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pernyataan seolah-olah dana bencana sama sekali belum dicairkan tidak sesuai dengan data yang tersedia. Di sisi lain, adanya dana yang sudah ditransfer juga tidak otomatis berarti seluruh warga terdampak sudah menerima bantuan atau seluruh pekerjaan pemulihan telah selesai.
Hal ini terlihat dari perkembangan dana pemulihan Aceh melalui Transfer ke Daerah (TKD). Hingga 8 September 2026, realisasi keuangan untuk pemulihan bencana di Aceh dilaporkan mencapai sekitar Rp365 miliar dan diserap melalui 14 perangkat daerah. Pemerintah Aceh menyebut penyerapan anggaran masih berjalan mengikuti perkembangan pekerjaan di lapangan.
Artinya, persoalan yang lebih tepat untuk ditanyakan bukan sekadar “ada atau tidak ada dana”, tetapi berapa yang sudah dicairkan, berapa yang sudah direalisasikan, siapa penerimanya, apa yang sudah dibangun atau diperbaiki, dan bagian mana yang masih dalam proses.
Pertanyaan masyarakat tetap penting. Apalagi masih terdapat warga terdampak yang belum mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak hanya melihat angka besar di atas kertas, tetapi juga dapat mengetahui manfaatnya di lapangan.
Pemerintah Aceh juga sebelumnya mencatat adanya bantuan bencana dari pemerintah daerah lain sebesar Rp32,4 miliar yang diterima untuk kemudian disalurkan sesuai kebutuhan penanganan bencana.
Karena itu, informasi mengenai dana bencana sebaiknya tidak berhenti pada klaim bahwa dana sudah cair ataupun sebaliknya dianggap tidak ada hasil. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai alur dana dari pemerintah pusat hingga pelaksanaan di daerah.
Sementara itu, kericuhan yang terjadi di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh tidak tepat jika langsung disimpulkan hanya disebabkan persoalan dana bencana. Laporan mengenai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kericuhan pada peringatan Hari Damai Aceh 15 Agustus 2026 berkaitan dengan pengibaran bendera Bulan Bintang dan kemudian berkembang menjadi bentrokan antara massa dan aparat. Massa juga membawa sejumlah tuntutan lain, termasuk persoalan ekonomi, infrastruktur, dan isu politik.
Karena itu, menghubungkan kericuhan tersebut secara langsung sebagai akibat dari “dana bencana yang tidak cair” perlu dibuktikan dengan data dan keterangan yang jelas. Jangan sampai persoalan yang berbeda dicampur menjadi satu sehingga masyarakat justru mendapat gambaran yang keliru.
Yang dibutuhkan Aceh saat ini adalah informasi yang jelas, data yang terbuka, dan pengawasan bersama. Kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan ketika ada bantuan yang belum sampai kepada warga. Namun, kritik akan lebih kuat jika disertai data dan bukti, bukan hanya potongan informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.
Dana bencana adalah hak masyarakat yang terdampak. Karena itu, publik wajar bertanya dan meminta transparansi. Pemerintah juga perlu terus memperlihatkan perkembangan penyaluran dan hasil pemulihan secara terbuka agar masyarakat bisa melihat apa yang sudah selesai dan apa yang masih dikerjakan.
Cek datanya, lihat hasilnya, kawal penyalurannya. Jangan biarkan persoalan bantuan bencana berubah menjadi narasi yang memecah masyarakat. Aceh membutuhkan pemulihan yang nyata dan informasi yang bisa dipercaya.
#Aceh #DanaBencana #BencanaAceh #PemulihanAceh #TransparansiDana #KawalDanaBencana #CekFakta #SaringSebelumSharing #AcehPulih #AcehBangkit