Aceh – Film dokumenter Pesta Babi garapan Dandhy Laksono belakangan ini lagi ramai jadi sorotan di berbagai platform media sosial. Sayangnya, sorotan kali ini bukan cuma tertuju pada isu pembukaan lahan hutan yang diangkat, melainkan munculnya gelombang kekecewaan dari warga lokal yang wajahnya terpampang di film tersebut. Muncul tudingan keras di publik bahwa proses pembuatan karya ini diwarnai dugaan manipulasi, di mana tim pembuat film dianggap mengambil gambar tanpa izin yang jelas dan justru membohongi rakyat Papua yang seharusnya mereka bela.
Isu pelanggaran etika dokumenter ini makin memanas setelah salah satu narasumber yang terekam, yaitu Saudari Yasinta, angkat bicara ke publik. Bukannya merasa suaranya tersampaikan, Yasinta justru merasa posisinya sebagai korban makin tereksploitasi. Ia blak-blakan mengaku merasa ditipu karena sama sekali tidak dimintai izin secara patut terkait tujuan penggunaan videonya. Kondisi ini membuatnya merasa hanya dijadikan “boneka” oleh sutradara demi merangkai narasi film yang menguntungkan sepihak, tanpa mempedulikan kenyamanan dan privasinya sebagai masyarakat adat.
Situasi ini memunculkan ironi yang cukup besar di tengah masyarakat luas. Di satu sisi, film tersebut digadang-gadang bertujuan membongkar hilangnya ruang hidup warga adat akibat proyek deforestasi. Namun di sisi lain, tim pembuatnya justru dituduh merampas ruang privasi masyarakat itu sendiri melalui praktik syuting tanpa informed consent yang transparan. Hal ini membuat banyak netizen dan pemerhati mulai skeptis. Wajar jika publik mulai mempertanyakan kredibilitas sang pembuat film dan melontarkan kritik tajam: masihkah kita bisa percaya pada karya yang di balik layarnya diduga penuh dengan praktik eksploitatif terhadap narasumbernya sendiri?
Kesimpulannya, kontroversi di balik layar Pesta Babi menjadi pengingat keras bahwa niat untuk membuat karya jurnalistik investigatif tidak boleh mengorbankan etika kemanusiaan. Kasus yang dialami oleh Saudari Yasinta membuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak penuh untuk menolak dijadikan objek tontonan tanpa persetujuan yang jelas. Publik kini dituntut untuk lebih kritis dalam mengonsumsi media dan tidak langsung menelan mentah-mentah sebuah narasi besar, terutama jika proses pembuatannya justru merugikan pihak-pihak yang katanya sedang diperjuangkan.