Aceh — Upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan anak di daycare ilegal Banda Aceh menunjukkan respons cepat aparat dan pemerintah dalam melindungi hak anak. Kasus yang viral setelah rekaman CCTV beredar itu langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian, Pemerintah Kota Banda Aceh, serta mendapat perhatian legislatif. Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa kekerasan terhadap anak tidak akan ditoleransi, terlebih terjadi di lembaga penitipan anak yang seharusnya menjadi tempat aman bagi balita. Berdasarkan informasi yang berkembang, tempat penitipan anak tersebut diketahui telah beroperasi tanpa izin resmi selama bertahun-tahun.
Polresta Banda Aceh bergerak cepat dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan terduga pelaku berinisial DS (24). Penyidik Unit PPA juga mendalami seluruh unsur peristiwa agar proses hukum berjalan objektif dan tuntas. Pernyataan aparat bahwa “sudah enam saksi kami mintai keterangan” menunjukkan proses penyelidikan dilakukan serius dan berbasis alat bukti. Langkah cepat ini penting untuk memberi rasa keadilan kepada korban serta membangun kepercayaan publik bahwa perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil tindakan administratif tegas dengan menutup operasional daycare tersebut setelah dipastikan tidak memiliki izin. Pemerintah juga menyatakan pendampingan terhadap korban dan keluarga telah dilakukan. Sikap Wakil Wali Kota Banda Aceh yang menegaskan “kami pastikan proses hukum berjalan dan pengawasan akan diperketat” mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengawasan layanan penitipan anak. Langkah evaluasi menyeluruh terhadap daycare di kota tersebut juga menjadi kebijakan preventif agar kasus serupa tidak terulang.
Dukungan dari DPRA yang mendesak tindakan tegas semakin memperkuat sinergi antar lembaga dalam perlindungan anak. Kombinasi penindakan pidana, penutupan tempat usaha ilegal, pendampingan korban, dan evaluasi perizinan merupakan bentuk penanganan komprehensif yang patut diapresiasi. Kasus ini menjadi momentum penting bagi Banda Aceh untuk memperketat standar daycare, meningkatkan pengawasan, dan memastikan setiap anak tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan terlindungi hukum.