Aceh – Pemerintah terus memperkuat upaya pemulihan masyarakat Aceh pascabencana melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Berbagai langkah dilakukan secara terpadu, mulai dari pengawasan standar keamanan pangan, distribusi makanan bergizi, hingga penyediaan tempat tinggal yang layak bagi para penyintas banjir dan longsor.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengetatan standar operasional dapur MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 76 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh karena belum memenuhi persyaratan administrasi berupa Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan bagi masyarakat penerima manfaat. Penutupan sementara ini juga dilakukan sebagai upaya menjaga standar kesehatan dan sanitasi dalam pelaksanaan program MBG.
Di sisi lain, pemerintah tetap memastikan distribusi bantuan gizi bagi masyarakat terdampak bencana berjalan optimal. Data menunjukkan bahwa dalam waktu satu bulan setelah bencana banjir dan longsor, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 2,2 juta porsi makanan bergizi kepada masyarakat Aceh melalui jaringan dapur MBG dan SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa distribusi makanan tetap berjalan seperti hari biasa dan terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Program MBG juga berperan penting dalam penanganan darurat bencana. Sebanyak 52 dapur SPPG di Aceh turut menyalurkan paket makanan bergizi kepada korban banjir di berbagai kabupaten dan kota. Bantuan ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh masyarakat selama masa pemulihan pascabencana.
Selain pemenuhan kebutuhan pangan, pemerintah juga mempercepat penyediaan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Nagan Raya. Ratusan kepala keluarga mulai menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun untuk memberikan tempat tinggal yang aman dan layak selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung. Hunian tersebut menjadi solusi sementara agar para penyintas dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih stabil.
Pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi melalui dukungan logistik yang berkelanjutan. Bantuan berupa makanan, kebutuhan pokok, dan layanan kesehatan terus dipasok ke lokasi huntara dan posko pengungsian. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kondisi sosial dan kesehatan masyarakat selama masa pemulihan pascabencana.
Secara keseluruhan, sinergi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan hunian sementara (huntara) menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat Aceh terpenuhi. Upaya pengawasan kualitas program, distribusi makanan bergizi, serta penyediaan tempat tinggal sementara menjadi langkah nyata untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana.