Aceh – Pemulihan ekonomi Aceh pascabencana bergerak cepat dan terarah. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi penyintas bencana di Sumatera telah menembus Rp12,23 triliun. Angka ini menunjukkan keberpihakan nyata negara terhadap pelaku usaha kecil yang terdampak bencana. Bantuan modal tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menghidupkan kembali usaha perdagangan, kuliner, perikanan, dan sektor jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Di tingkat lokal, Pemerintah Aceh juga menyalurkan bantuan Rp300 juta kepada korban bencana di Kabupaten Nagan Raya. Bantuan ini difokuskan untuk meringankan beban warga sekaligus mendorong pemulihan aktivitas ekonomi. Sejumlah warga penerima menyatakan bantuan tersebut sangat membantu untuk memulai kembali usaha yang sempat terhenti akibat bencana. Dukungan ini diperkuat dengan peran aktif aparatur gampong, relawan, serta unsur TNI-Polri yang memastikan distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran.
Kebangkitan ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan penguatan sektor pariwisata. Kolaborasi antara ASITA dan Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) diarahkan untuk memperkuat ekosistem wisata melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, promosi destinasi, dan pembinaan pelaku usaha wisata lokal. Sinergi ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kebangkitan wisata. Pelaku UMKM, pemandu wisata, pengelola homestay, dan komunitas kreatif dilibatkan langsung agar manfaat ekonomi dirasakan secara luas.
Komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian serius. Penanaman 10 ribu mangrove oleh Kapolda Aceh mendapat apresiasi DPR sebagai bentuk investasi lingkungan jangka panjang. Kegiatan ini melibatkan masyarakat pesisir dan komunitas lingkungan untuk menjaga kawasan pantai dari abrasi sekaligus memperkuat daya tarik wisata berbasis alam. Lingkungan yang terjaga dinilai menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan wisatawan terhadap destinasi Aceh.
Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah terus diperkuat. Anggota DPRA mengingatkan agar pengelolaan dapur MBG di Aceh dilakukan secara profesional dan tidak mencederai kepercayaan publik. Sikap tegas ini menunjukkan adanya kontrol sosial yang sehat demi menjaga kualitas program dan nama baik daerah. Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, diharapkan tetap melakukan pengawasan secara proporsional untuk memastikan seluruh bantuan dan program berjalan sesuai ketentuan.
Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pemulihan ini. Dari pelaku usaha kecil yang kembali membuka lapak, komunitas wisata yang aktif mempromosikan destinasi, hingga warga pesisir yang terlibat dalam penanaman mangrove, seluruh elemen bergerak bersama. Dengan dukungan pembiayaan yang kuat, sinergi lintas sektor, serta pengawasan yang konstruktif, Aceh menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar respons darurat, tetapi langkah terencana menuju kemandirian ekonomi dan penguatan destinasi wisata yang berkelanjutan.