Aceh – Upaya memberantas tambang ilegal di Aceh dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh. Penindakan tidak cukup hanya menyasar pekerja yang berada di lokasi tambang, tetapi juga perlu mengungkap pihak-pihak yang memasok kebutuhan operasional, termasuk jalur distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk alat berat.
Hal itu disampaikan Transparansi Tender Indonesia (TTI) yang mendorong aparat penegak hukum agar membongkar jaringan distribusi BBM yang diduga menjadi penopang aktivitas tambang ilegal. Menurut TTI, penegakan hukum akan lebih efektif apabila mampu menyentuh seluruh rantai yang mendukung kegiatan tersebut, sehingga aktivitas tambang ilegal tidak kembali berulang setelah dilakukan penindakan di lapangan.
TTI menilai operasional alat berat di lokasi tambang sangat bergantung pada pasokan BBM. Karena itu, pengungkapan jalur distribusi bahan bakar dinilai menjadi bagian penting dalam memutus aktivitas pertambangan ilegal. Penindakan yang menyasar seluruh jaringan juga dinilai dapat memberikan efek jera sekaligus mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan yang melanggar hukum.
Di sisi lain, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Aceh mengingatkan bahwa persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ilegal semata. Menurutnya, akar persoalan berada pada tata kelola pertambangan yang perlu terus diperbaiki. Sistem perizinan yang jelas, pengawasan yang konsisten, serta koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor pertambangan melalui peningkatan pengawasan, penataan perizinan, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim pertambangan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.
Sementara itu, masih adanya laporan dugaan aktivitas tambang ilegal di Aceh Tenggara menunjukkan bahwa pengawasan di lapangan perlu terus ditingkatkan. Berbagai pihak berharap setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.
Penanganan tambang ilegal juga dinilai penting untuk menjaga kelestarian hutan, sungai, dan kawasan resapan air yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat Aceh. Selain berdampak pada lingkungan, aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian negara dan mengurangi peluang berkembangnya usaha pertambangan yang telah memenuhi seluruh ketentuan hukum.
Dengan pendekatan yang menyasar seluruh rantai kegiatan, mulai dari pelaku utama, jalur distribusi BBM, hingga tata kelola pertambangan yang lebih baik, upaya pemberantasan tambang ilegal diharapkan menjadi lebih efektif. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas menjadi kunci untuk menjaga sumber daya alam Aceh tetap lestari sekaligus memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.