Aceh – Pemerintah terus memperkuat langkah rehabilitasi dan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), pemerintah kini mengintensifkan pemulihan 42.702 hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Program ini mencakup revitalisasi lahan, perbaikan saluran irigasi, serta perlindungan lahan produktif agar kembali dapat digunakan petani untuk masa tanam berikutnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa perlindungan lahan pertanian menjadi prioritas pemerintah. Ia menyatakan pemerintah tidak akan membiarkan alih fungsi lahan sawah di daerah terdampak bencana dan seluruh sawah rusak akan mendapat dukungan pemulihan. Selain perbaikan lahan, bantuan benih unggul, sarana produksi pertanian, serta pendampingan teknis juga mulai disalurkan agar petani dapat segera kembali berproduksi. Langkah ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga keberlangsungan penghidupan masyarakat tani.
Di Aceh Timur, pemerintah daerah juga terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat langsung kepada warga terdampak. Sejumlah elemen masyarakat menilai proses pemulihan harus dijaga dari gangguan informasi yang menyesatkan agar program berjalan efektif. Kondisi ini menegaskan bahwa dukungan publik dan stabilitas informasi sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan kembali pascabencana.
Sementara itu, perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan lingkungan juga terlihat di Kabupaten Nagan Raya. Aparat kepolisian mendalami dugaan kerusakan kawasan Rawa Tripa dengan melibatkan ahli gambut untuk memastikan langkah hukum berbasis kajian ilmiah. Perlindungan kawasan gambut dinilai penting karena berfungsi sebagai pengendali banjir, penyangga ekosistem, dan penopang sektor pertanian masyarakat sekitar. Penanganan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi wilayah terdampak bencana juga harus diiringi perlindungan lingkungan hidup.
Dalam menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Aceh melalui Disperindag juga menggelar operasi pasar di enam kabupaten terdampak bencana. Kebijakan ini bertujuan menstabilkan harga kebutuhan pokok dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia selama masa pemulihan berlangsung. Di sisi lain, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Aceh Jaya yang ditinjau Wakil Menteri PKP menjadi langkah strategis membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pesisir dan pariwisata.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah menjalankan pemulihan pascabencana secara menyeluruh, mulai dari rehabilitasi sawah, perlindungan lingkungan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, hingga pembangunan ekonomi baru. Dengan pola kerja terintegrasi ini, lahan pertanian dapat kembali produktif, masyarakat memperoleh kepastian ekonomi, dan wilayah terdampak memiliki peluang bangkit lebih cepat dan kuat.