Aceh – Kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh hingga 2,5 persen tanpa batas waktu dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat. Dukungan tersebut tercermin dari sikap DPR RI yang mengisyaratkan kenaikan dana Otsus menjadi 2,5 persen tanpa batas waktu, sekaligus merespons aspirasi Pemerintah Aceh. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), sebelumnya menegaskan dalam rapat bersama DPR RI bahwa “Otsus abadi 2,5 persen” menjadi kebutuhan penting guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan anggaran, tetapi juga diarahkan pada pemerataan pembangunan dan penguatan sektor sosial ekonomi. DPR RI menekankan bahwa perpanjangan dana Otsus harus difokuskan pada pemerataan pembangunan serta penguatan lembaga pendidikan seperti dayah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan legislatif ingin memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Aceh secara menyeluruh.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan tata kelola dan akurasi data, khususnya dalam penanganan bencana. DPR RI meminta pemerintah daerah Aceh proaktif menyajikan data yang akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan. Langkah ini sejalan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, seperti yang dilakukan sejumlah kepala daerah yang mengusulkan bantuan sosial lanjutan kepada pemerintah pusat guna menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana maupun tekanan ekonomi.
Komitmen pemerintah Aceh dalam menjaga stabilitas sosial juga terlihat dari keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Gubernur Aceh menegaskan bahwa “JKA tidak dihapus,” sekaligus membantah berbagai isu yang beredar di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dana Otsus juga diarahkan untuk menjamin layanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal. Selain itu, berbagai dinamika seperti dorongan keterlibatan pihak MoU Helsinki dalam revisi UUPA serta tuntutan transparansi dalam pengelolaan lahan memperlihatkan bahwa pembangunan Aceh tetap berada dalam koridor perdamaian, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah, penguatan Dana Otsus Aceh menjadi instrumen penting dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong Aceh untuk lebih giat membangun infrastruktur, memperkuat ekonomi rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.