Aceh – Langkah Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menggelar edukasi kebencanaan pada momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2026 dinilai sebagai kebijakan strategis yang tepat dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Program ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap risiko bencana serta langkah-langkah penyelamatan diri. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan “meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana,” yang menunjukkan fokus pemerintah pada upaya mitigasi berbasis edukasi.
Upaya ini diperkuat dengan pendekatan kebijakan yang melibatkan kalangan akademisi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh menggandeng para guru besar guna memperkuat landasan ilmiah dalam menghadapi pembahasan bersama DPR RI. Dalam laporan disebutkan bahwa pemerintah “melibatkan guru besar untuk memperkuat argumentasi menghadapi Baleg DPR RI,” sehingga kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam aspek mitigasi bencana dan penguatan anggaran daerah.
Selain itu, perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari langkah pemerintah daerah yang mengusulkan lebih dari 40 ribu kepala keluarga sebagai calon penerima bantuan sosial ke Kementerian Sosial. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak kondisi ekonomi maupun potensi bencana. Di sisi lain, langkah pencegahan radikalisme melalui kolaborasi antara Kemenag Aceh dan Densus 88 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan edukasi di lingkungan madrasah dan keluarga.
Sinergi lintas sektor tersebut menegaskan bahwa upaya membangun ketahanan daerah tidak hanya dilakukan melalui aspek fisik, tetapi juga melalui penguatan edukasi, kebijakan, dan perlindungan sosial. Edukasi kebencanaan menjadi fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang tanggap, siap, dan tidak panik saat menghadapi situasi darurat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, risiko korban dapat ditekan secara signifikan.
Secara keseluruhan, langkah Pemko Banda Aceh dalam mengedukasi masyarakat terkait antisipasi bencana merupakan kebijakan yang tepat dan perlu mendapat dukungan luas. Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan aparat keamanan menjadi faktor penting dalam menciptakan masyarakat Aceh yang tangguh, aman, dan siap menghadapi berbagai potensi ancaman di masa depan.